Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto : Andri/mr

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang di kota-kota penyangga calon Ibu Kota Negara (IKN). Hal tersebut diungkapkan Lasarus saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kalimantan Timur, Rabu (4/12/2019).

“Pembangunan infrastruktur dan transportasi khususnya di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara harus dilakukan dengan baik dan terintegrasi, karena akan menjadi IKN. Pembangunan yang masif dalam tahun-tahun ke depan terkait IKN dapat berdampak positif pada perkembangan daerah," ujar Lasarus.

Untuk itu Undang-undang (UU) IKN harus segera masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI. Karena keinginan ini datang dari presiden (pemerintah), Lasarus meminta pemerintah segera mengajukan permintaan UU IKN ini ke DPR RI agar segera dibahas.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga memberikan dukungan agar Kaltim untuk mendapatkan anggaran pusat lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur. mengingat Kaltim merupakan salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. "Kami berupaya agar APBN sebanyak-banyaknya dapat kami bawa ke Kalimantan Timur. Semoga seluruh proses ini berjalan dengan baik. Karena satu Kalimantan ini mendukung Kaltim sebagai IKN," tegas Lasarus.

Selain itu, Lasarus juga meminta penanganan longsor di beberapa titik ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan perlu dilakukan percepatan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menyisakan 4 tahapan dari 28 tahapan.

Dalam pertemuan tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan infrastruktur di Kaltim sudah sangat baik. Mulai dari bandara, pelabuhan, termasuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Jembatan Pulau Balang. "Kaltim sudah siap jadi IKN, sudah dikunjungi Ketua Komisi V. Maka ini akan menjadi mudah," kata Basuki singkat.

Gubernur Kaltim Isran Noor berharap agar pembangunan infrastruktur khususnya jalan bisa mendapat perhatian yang lebih serius. Pasalnya, Kaltim masih jauh tertinggal dari provinsi lain, khususnya provinsi di Pulau Jawa. “Apalagi yang hadir ini semua orang Kalimantan, dan ada Menteri PUPR juga. Selesai ini Pak Ketua," ucap Isran.

Hingga saat ini, lanjutnya, Kaltim masih memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keuangan negara dari hasil sumber daya alam. "Harus ada perlakuan khusus untuk seluruh provinsi di Kalimantan. Melihat komitmen Komisi V DPR ini, ada harapan besar untuk Kaltim. Semoga Komisi V DPR bisa memperjuangkan pembagian dana untuk infrastruktur yang proporsional untuk wilayah luar Pulau Jawa," harapnya. (man/es)